Ngogesa Diminta Evaluasi Kinerja Kadis Hutbun

Stabat(MedanPunya.Com) Bupati Langkat, Sumatera Utara, Haji Ngogesa Sitepu, diminta untuk mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, karena terus menurun terutama kepeduliannya kurang terhadap penghijauan hutan mangrove di daerah tersebut. "Kita lihat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Kadis Hutbun) Langkat, seakan tidak peduli dengan kerusakan hutan mangrove seperti terjadi di Selotong Kecamatan Secanggang," kata anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Langkat, Effendi Lubis di Stabat, Kamis (15/9). Ketidak pedulian itu, menurut dia, ditunjukkan langsung pimpinan SKPD Dinas Kehutanan dan Perkebunan Langkat, ketika anggota komisi I DPRD Langkat, melakukan kunjungan ke Paluh Babi Selotong, untuk membuka alur sungai yang ditutup pengusaha. Padahal, komisi I DPRD Langkat sudah mengundang instansi terkait lainnya, untuk bersama-sama melakukan kunjungan ke lapangan melihat dari dekat keinginan rakyat untuk membuka alur sungai tersebut. Selain itu, kinerja Kadis Hutbun Langkat juga perlu dipertanyakan menyangkut penghijauan di berbagai kawasan di daerah tersebut, terutama hutan mangrove, maupun hutan lainnya. Effendi yang juga Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Langkat mengatakan, banjir yang terjadi selama dua kali di Kecamatan Besitang, juga akibat kerusakan hutan di sekitar Besitang dan Sei Lepan. Sehingga masyarakat terus menahankan penderitaan, dilanda banjir, karena curah hujan cukup tinggi yang terjadi di daerah tersebut. "Hutan yang selama ini sebagai penyangga sudah tidak berfungsi lagi menahan air, sehingga banjir pun sering terjadi," katanya. Untuk itu, ia meminta agar Bupati Langkat segera mengevaluasi kinerja Kadis Hutbun, karena ketidak mampuannya mengelola dan membangun kinerja yang baik dengan mitra kerja. Sementara itu, warga Tanjungpura, Surkani mengatakan hingga saat ini masalah hutan mangrove seluas 260 hektare yang berada di Desa Mekar Jaya, juga belum selesai. Padahal, katanya, hutan mangrove yang dialih fungsikan menjadi tambak oleh pengusaha, mengakibatkan ratusan masyarakat nelayan di daerah itu terancam mencari makan. "Kalau memang Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Langkat, tanggap dengan pengaduan masyarakat, maka persoalan hutan mangrove tersebut sudah tuntas, tidak berlarut-larut seperti yang terjadi saat ini," katanya. Untuk itu, sudah saatnya evaluasi kinerja seperti yang disampaikan Bupati Langkat dapat secepatnya dilaksanakan, sehingga pembangunan kawasan hutan demi kepentingan masyarakat dapat terwujud, kata Surkani.***mpc/ann/bs