KMPH Minta Bupati Sanksi Kadis HUTBUN Langkat

Langkat ( Berita ) : Kelompok Masyarakat Peduli Hutan (KMPH) Desa Kuala Serapuh Kecamatan Tanjungpura, Kabupaten Langkat Sumatera Utara, meminta Bupati Langkat Haji Ngogesa Sitepu, untuk memberikan sanksi bahkan bila perlu mencopot Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Langkat. “Kami meminta agar Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Langkat diberikan sanksi tegas dan bila perlu di copot dari jabatan,” kata pengurus Kelompok Masyarakat Peduli Hutan Tanjungpura, Talib Peranginangin di Stabat, Kamis [13/10]. Kelompok itu menilai kepemimpinan Kadis Hutbun Langkat Ir Supandi Tarigan, gagal untuk menjag hutan mangrove di Kabupaten Langkat, khususnya di kecamatan Tanjungpura. Pernyataan itu disampaikannya di hadapan Sekdakab Langkat Surya Djahisa, yang menerima delegasi 300 masyarakat petani dan nelayan dari Desa Kuala Serapuh Kecamatan Tanjungpura, yang datang ke kantor Bupati Langkat. Terbukti alih fungsi lahan hutan mangrove menjadi perkebunan kelapa sawit, tidak mampu dihentikan oknum Kadis tersebut, hingga sekarang pengrusakan hutan masih terus berlangsung. “Sudah dua kali masyaakat dengan pihak Kehutanan, Satpol PP, Lingkungan Hidup, melihat langsung penggundulan hutan mangrove di Kuala Sarapuh,” katanya. Tapi hingga sekarang ini, tidak ada kejelasannya, padahal tidak sedikit hutan mangrove yang digundul oleh pengusaha, yang diperkirakan mencapai 260 hektar dari total seluas 520 hektar, kata Talib Perangin-angin. Selain meminta copot Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, merea juga berharap agar Bupati Langkat berani, tegas dan tidak takut, untuk menyelesaikan permasalahan alih fungsi hutan yang terjadi di Kuala Serapuh. Juga meminta agar lahan yang dialih fungsikan itu dihijaukan kembali, ditanami dengan mangrove sesuai dengan fungsi hutan tersebut, katanya. Kepada aparat yang berwajib untuk memproses pengusaha dan menyeretnya ke depan hukum, agar rakyat tidak semakin menderita dan merampas eskavator yang sekarang ini terlihat masih bekerja di lapangan menggunduli hutan mangrove, karena rakyat nelayan semakin terjepit kehidupannya, karena pendapatan nelayan semakin berkurang.