Pasien Miskin Belum Dilayani di RSU Tanjungpura

Langkat, Sumut, 18/8 (ANTARA) – Pasien miskin, Arifin Sidik (48) penduduk Tangkahan Lagan Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat Sumatera Utara, akan menjalani opersi, belum juga dilayani di Rumah Sakit Umum (RSU) Tanjungpura walaupun punya kartu Jamkesmas. “Sudah hampir 11 hari, suami saya belum juga mendapatkan pertolongan untuk di operasi di RSU Tanjungpura,” kata isteri Sarifin Sidik, Saminah di Tanjungpura, Kamis. Dijelaskannya bahwa Arifin Sidik yang bekerja sebagai nelayan itu, masuk ke RSU Tanjungpura Sabtu (6/8) karena menderita Hernia Seralis, berdasarkan diaknosis dokter, katanya. Namun hingga sekarang ini Kamis (18/8) belum juga dilakukan operasi seperti yang dijanjikan oleh dokter, padahal telah terjadi pembengkakan dan keluar nanah, kata Saminah didampingi anaknya Yuni. Apakah karena kami belum membayar biaya opname, sehingga tindakan operasi yang dijanjikan belum juga dilaksanakan terhadap suami saya, katanya. Untuk itu Saminah berharap perhatian dari Bupati Langkat Ngogesa Sitepu, dimana anak buahnya telah melantarkan rakyatnya sendiri, karena ketidak mampuan untuk membayar biaya perobatan, sebab dirinya miskin. Sementara itu Wakil Sekretaris Partai Amanat Nasional Sumatera Utara, Surkani dihubungi secara terpisah menjelaskan bahwa semua biaya pasien miskin yang menjadi peserta jamkesmas itu ditanggung dan dibayarkan oleh pihak Askes. Banyak laporan yang diterimanya tentang kebobrokan managemen RSU Tanjungpura dalam melayani masyarakat, terutama masyarakat miskin, katanya. Padahal menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H dan Undang-Undang Nomor 23/ 1992 tentang Kesehatan, menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. “Karena itu setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggungjawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu,” katanya. Untuk itu Surkani sangat berharap perhatian dari Bupati Langkat, untuk menindak bawahannya, karena mengabaikan hak hidup rakyat miskin yang butuh jaminan kesehatan. Diharapkan juga Pemerintah Daerah memikirkan pembiayaan mandiri yg dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk masyarakat miskin, agar kesehatan masyarakat meningkat di kemudian hari. Surkani berharap kepada direktur RSU Tanjung Pura untuk tidak mengutip biaya tak resmi kepada pasien miskin yang ingin berobat ke rumah sakit tersebut.***4*** (T.PSO-218) (T.PSO-218/B/K005/B/K005)